Jangan Sampai Arsip Ikut Hanyut
Di sisi lain, Purwadi Arianto datang dengan misi khas birokrasi: memastikan pelayanan tetap adaptif, terpadu, dan akuntabel. Bahasa yang kalau diterjemahkan bebas kira-kira berarti, “Jangan sampai negara ikut panik.”
Yang dicek bukan cuma layanan tatap muka, tapi juga fleksibilitas kerja ASN, keterpaduan layanan digital, sampai penyelamatan arsip pemerintahan.
Karena di negeri ini, kehilangan arsip bisa lebih dramatis daripada kehilangan sandal.
Ia juga menekankan pentingnya pelayanan publik digital tetap berjalan.
Mulai dari urusan surat kendaraan sampai pertanahan. Logikanya sederhana: kalau masyarakat nggak bisa datang ke kantor karena akses rusak atau rumahnya terdampak, maka pelayanannya yang harus mendekat—minimal lewat layar.
Digitalisasi, dalam konteks ini, bukan lagi jargon transformasi, tapi soal bertahan hidup birokrasi di tengah krisis.
Birokrasi yang Tahan Bencana?
Pertanyaannya: apakah ini momentum buat membuktikan bahwa birokrasi kita memang sudah lebih tangguh, atau sekadar optimisme khas konferensi pers?
Bencana selalu jadi ujian paling jujur bagi pemerintah daerah. Di situ kelihatan mana sistem yang benar-benar siap, mana yang cuma siap presentasi.
Kalau pelayanan kesehatan tetap jalan, administrasi kependudukan tetap bisa diakses, dan ASN tetap bekerja meski dengan skema fleksibel, itu artinya ada kemajuan.
Tapi kalau di lapangan masyarakat masih dipingpong karena “tunggu instruksi”, maka yang aktif mungkin cuma rapatnya.
Yang jelas, publik nggak terlalu peduli istilah adaptif atau akuntabel. Mereka cuma ingin satu hal: saat rumah mereka terendam dan akses jalan terputus, negara jangan ikut menghilang.
Dan untuk kali ini, Sumut sedang mencoba memastikan bahwa di tengah banjir dan longsor, yang tidak boleh hanyut adalah pelayanan publik.(Anggi)
