MEDAN I TERITORIAL24.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan sistem pembayaran nontunai sekali bayar bagi penumpang Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang).
Dengan sistem tersebut, penumpang cukup melakukan satu kali pembayaran untuk satu perjalanan meski harus transit atau berganti koridor maupun armada, selama tidak keluar dari koridor layanan.
Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan, sistem pembayaran terintegrasi itu disiapkan untuk meningkatkan efisiensi mobilitas sekaligus menekan biaya perjalanan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Temu Pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (25/9/2026).
“Contohnya kita dari Pakam sampai ke Amplas atau on-corridor yang ada di SM Raja. Kemudian penumpang turun di situ karena mau menuju Pos Blok, maka tidak akan bayar lagi. Cukup sekali bayar,” kata Yuda.
Menurutnya, setelah turun dan menunggu bus berikutnya menuju tujuan, penumpang tidak dikenakan pembayaran kembali selama masih berada dalam koridor perjalanan yang sama.
“Setelah itu nunggu bus selanjutnya ke Pos Blok maka tidak akan bayar lagi selama tidak keluar dari koridor. Itu rencana kita supaya tidak membebani masyarakat,” ujarnya.
BRT Mebidang Beroperasi Penuh 8 Desember
Yuda menyampaikan, BRT Mebidang ditargetkan beroperasi penuh mulai 8 Desember 2026. Saat ini layanan tersebut masih dalam tahap uji coba sehingga jumlah armada yang beroperasi masih terbatas.
“Pada tanggal 8 Desember seluruh bus dengan jumlah 30 akan hadir di Sumut dan sudah bisa melayani masyarakat di Mebidang,” katanya.
Dari total 30 bus yang disiapkan, sebanyak 14 unit akan melayani Koridor 11 rute Teladan-Terminal Lubukpakam. Sebanyak 13 unit lainnya melayani Koridor 12 rute Simpang Barat-Binjai, sedangkan tiga unit disiapkan sebagai armada cadangan.
Selama masa uji coba, masyarakat masih dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis.
