Kepada Kepala BPKAD Timur Tumanggor, Bobby meminta percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.
Sementara kepada Yuda Pratiwi Setiawan, ia menugaskan fokus pada revalidasi status geopark UNESCO di sektor pariwisata Sumut.
“Tolong diatur keuangannya agar DBH bisa segera dibayarkan. Untuk pariwisata, konsentrasi dalam beberapa minggu ke depan untuk revalidasi UNESCO agar kita kembali mendapat green card,” katanya.
Pelantikan ini menjadi momentum awal bagi para pejabat baru, namun juga menjadi ujian kredibilitas di tengah meningkatnya ekspektasi publik atas bersihnya birokrasi daerah.
Di saat integritas pejabat publik diuji, loyalitas yang sesungguhnya barangkali tidak hanya soal mengikuti arahan pimpinan, tetapi keberanian untuk melawan jika sistem menyimpang dari kepentingan rakyat.(Anggi)
