Bupati juga menyoroti pentingnya keselarasan antara pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan kebijakan dari Bupati, Gubernur Jawa Timur, serta Presiden Republik Indonesia. Hal ini penting agar arah pembangunan di Kabupaten Blitar tetap sejalan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi.
“Arah pembangunan harus sinkron, dengan satu visi dan misi yang jelas untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Blitar. Dengan begitu, hasil pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga,” tambahnya.
Rijanto juga berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan DPRD serta berbagai pihak terkait agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penandatanganan KUA-PPAS ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Blitar pada tahun 2025. Masyarakat pun menantikan agar pemerintah daerah dapat merealisasikan janji-janji pembangunan secara transparan dan akuntabel.
Dengan semangat kebersamaan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif, Kabupaten Blitar optimistis dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(ADV/didik).
