Untuk mengatasi persoalan tersebut, PDIP mendorong optimalisasi RSUD dr. Pirngadi Medan dan RSUD H. Bachtiar Djafar.
Pembenahan gedung, penambahan ruang rawat inap, pengadaan peralatan kesehatan modern, serta kecukupan dokter spesialis dan tenaga medis menjadi sejumlah pekerjaan yang diminta masuk dalam perhatian pemerintah.
Fraksi PDIP juga mengusulkan integrasi administrasi antara rumah sakit daerah dan seluruh Puskesmas agar pelayanan serta proses rujukan lebih efektif.
Selain itu, Ranperda diminta mengatur mekanisme pengaduan masyarakat, pengawasan mutu pelayanan, dan sanksi bagi fasilitas kesehatan yang melanggar standar. Perlindungan terhadap dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis dari ancaman kekerasan juga dinilai perlu mendapat kepastian hukum.
Bagi PDIP, ukuran keberhasilan Perda Sistem Kesehatan bukan sekadar lahirnya regulasi baru. Yang lebih penting adalah memastikan warga memperoleh pelayanan yang layak, tanpa diskriminasi, dan tidak kehilangan hak mendapatkan pertolongan ketika sakit.(Akbar)












