Sebagai langkah awal penertiban, Edwin mengusulkan agar pemerintah memasang stiker atau pemberitahuan pada bangunan yang belum memiliki PBG. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk edukasi sekaligus peringatan kepada pemilik bangunan.
“Hendaknya ada tindakan awal berupa pemasangan stiker atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa bangunan tersebut belum memiliki izin PBG,” ujarnya.
Selanjutnya, Dinas PKPCKTR diharapkan melakukan pengawasan secara bertahap melalui penerbitan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3 sesuai ketentuan yang berlaku.
Edwin meyakini, pengawasan yang lebih ketat dan didukung regulasi yang jelas akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengurus PBG. Selain menciptakan ketertiban pembangunan di Kota Medan, langkah tersebut juga diyakini mampu menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).(Akbar)
