TERITORIAL24.COM, MEDAN – Penurunan inflasi di Sumatera Utara (Sumut) dinilai menjadi indikator penting kinerja kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga. Pengamat Ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, mengatakan inflasi year on year (y/y) Sumut yang turun menjadi 3,96 persen pada November 2025 dari 4,97 persen pada Oktober dan 5,32 persen pada September menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah.
Wahyu menyebut langkah Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain mulai membuahkan hasil.
Salah satu intervensi yang dinilai tepat ialah mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jember, Jawa Timur. “Ini intervensi yang pintar. Inflasi yang tadinya 5,32 persen pada September 2025 kemudian turun,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 8 Desember 2025.
Ia menjelaskan, inflasi Sumut sangat dipengaruhi harga komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan ayam ras.
Komoditas tersebut kerap menjadi penyumbang utama inflasi di daerah. “Inflasi juga sebagai ukuran kinerja kepala daerah,” kata Dosen Ekonomi Pembangunan FEB USU itu.
Menurut Wahyu, inflasi dapat meningkat ketika produksi tidak mampu memenuhi permintaan atau ketika distribusi terhambat akibat infrastruktur yang belum optimal, sehingga memicu tingginya biaya logistik.
Ia menyarankan pemerintah memperkuat kerja sama antarwilayah, mengoptimalkan infrastruktur, menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah, serta melakukan mitigasi risiko inflasi lebih dini.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu, Poppy Marulita Hutagalung, menyatakan Pemprov Sumut telah menjalankan strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—sebagaimana diamanatkan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Sumut 2025–2027.
“Operasi pasar, sidak pasar dan gudang distributor, monitoring pasokan, hingga penguatan tata niaga bahan pokok terus dilakukan,” ujarnya.
Poppy menambahkan, pemerintah juga memperluas gerakan pangan murah, pembentukan toko pantau inflasi, Rumah Pangan Kita (RPK), serta penyusunan berbagai kajian pengendalian inflasi.
