TERITORIAL24.COM, MEDAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan punya pesan keras buat Pemko Medan dalam rapat paripurna pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025, Senin (29/9).
Menurut mereka, duit APBD itu bukan mainan untuk kelompok tertentu, tapi harus balik lagi ke rakyat.
“APBD Kota Medan adalah uang rakyat. Maka setiap program yang dialokasikan harus tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan manfaatnya dirasakan langsung,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra, Tia Ayu Anggraini.
Gerindra mencatat, pendapatan daerah tahun ini turun dari Rp7,63 triliun ke Rp6,96 triliun. Belanja daerah juga ikut susut, dari Rp7,60 triliun jadi Rp7,07 triliun. Semester pertama, realisasi belanja baru Rp2,3 triliun.
Dari situ, Gerindra mengingatkan Pemko supaya gerak cepat memaksimalkan sisa anggaran. Prioritas yang mereka minta jelas: banjir jangan cuma jadi bahan curhat di medsos, drainase mesti dibenerin; inflasi harus dikendalikan; UMKM jangan dibiarkan megap-megap; dan infrastruktur kota harus ngebut biar investor betah.
Urusan keamanan juga disorot, dari begal, geng motor, sampai tawuran pelajar. Begitu juga dengan pelayanan publik yang menurut mereka masih harus dikejar kualitasnya, terutama kesehatan dan pendidikan.
Gerindra juga sempat nyolek soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah. Pajak reklame, PBG, dan retribusi parkir dianggap bocor, perlu diawasi serius.
“Belanja modal dan bantuan sosial harus segera direalisasikan pada triwulan III agar tidak memperburuk kondisi ekonomi masyarakat,” tambah Tia.
Selain itu, mereka mendukung penertiban bangunan tanpa izin dan minta dana kelurahan dikelola dengan hati-hati. Harapannya, P-APBD 2025 bisa benar-benar jadi alat buat bikin Medan maju, aman, dan sejahtera—bukan sekadar catatan di kertas.(Anggi)
