Nasional

Gelombang PHK Massal di Industri Manufaktur: Anggota DPR Alifudin Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis

229
×

Gelombang PHK Massal di Industri Manufaktur: Anggota DPR Alifudin Desak Pemerintah Ambil Langkah Strategis

Sebarkan artikel ini
Alifudin menyoroti dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat PHK(foto Dok PKS)

TERITORIAL24.COM, JAKARTA-Maraknya penutupan pabrik yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal menjadi perhatian serius Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin.

Ia menyoroti dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat peristiwa ini serta mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna melindungi pekerja yang terdampak.

Berdasarkan laporan yang diterima, setidaknya 3.200 pekerja kehilangan pekerjaan akibat penutupan beberapa pabrik, termasuk PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional Garut, dan PT Bapintri.

Bahkan, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang menghentikan operasionalnya per 1 Maret 2025, turut mengumumkan PHK massal terhadap 10.969 pekerja.

Dengan demikian, total pekerja yang terkena dampak mencapai lebih dari 14.000 orang.

Alifudin menyatakan keprihatinannya atas lonjakan PHK ini, yang dinilainya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Ini adalah permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga terhadap perekonomian nasional.”

“Pemerintah harus memastikan hak-hak pekerja yang terdampak PHK dapat terpenuhi secara adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Alifudin.

Lebih lanjut, ia merinci jumlah pekerja yang terkena PHK di beberapa perusahaan, antara lain:

PT Sanken Indonesia: 459 pekerja

PT Yamaha Music Product Asia: 200 pekerja

PT Tokai Kagu: 195 pekerja

PT Danbi Internasional Garut: 2.079 pekerja

PT Bapintri, Kota Cimahi: 267 pekerja

Alifudin menyoroti bahwa penutupan pabrik dalam waktu yang berdekatan dapat memicu gelombang PHK lebih besar, yang berpotensi memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

“Jika tidak segera ditangani, gelombang PHK ini dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat serta berimbas pada sektor industri lainnya.”

“Oleh karena itu, pemerintah harus segera menciptakan iklim industri yang lebih stabil dan ramah bagi dunia usaha, guna mencegah pemutusan hubungan kerja yang lebih masif,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *