TERITORIAL24.COM, MEDAN — Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga bahan pangan menyusul lonjakan inflasi yang terjadi di Kota Medan dan Sumatera Utara.
Inflasi Kota Medan tercatat mencapai 4,4 persen, sementara Sumatera Utara menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, yakni 5,32 persen (year-on-year).
Angka tersebut melampaui rentang target nasional yang ditetapkan pemerintah, yaitu 1,5 hingga 3,5 persen.
“Kenaikan harga bahan pangan menjadi penyumbang terbesar peningkatan inflasi. Karena itu, kami meminta pemerintah, mulai dari Pemko Medan hingga pemerintah pusat, untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok,” ujar Rajudin, Jumat (10/10/2025).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai tingginya harga komoditas seperti beras dan cabai telah menekan daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi ekonomi.
“Kalau harga bahan pangan terus tinggi, inflasi akan sulit dikendalikan. Pemerintah harus bisa menyiapkan bahan pangan dengan harga terjangkau,” katanya.
Rajudin menegaskan, DPRD Medan telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mendukung pengendalian inflasi melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan serta Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan.
Dana tersebut diharapkan digunakan untuk memperkuat pengawasan harga dan memperbanyak kegiatan seperti pasar murah.
“Pemko Medan harus memastikan ketersediaan bahan pangan dan melakukan intervensi pasar bila perlu. Program seperti pasar murah harus digelar lebih masif,” tegasnya.
Ia juga meminta PUD Pasar Kota Medan selaku BUMD pengelola pasar tradisional untuk aktif mendukung upaya Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, dalam menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga.
“Inflasi di Medan harus bisa ditekan agar daya beli masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi kembali positif,” ujarnya.(Akbar)
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia untuk menekan inflasi, terutama dengan fokus pada pengendalian harga bahan pangan.
