TERITORIAL24.COM,JAKARTA-Keberlanjutan pemberian Anggota Kehormatan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara kini tengah menjadi sorotan di kalangan kalangan aktivis dan akademisi,Rabu(5/2/2025).
Dalam konteks perkembangan organisasi, muncul perdebatan terkait prioritas antara pemberian anggota kehormatan dan penguatan sumber daya kaderisasi internal HMI.
Lukman Siregar, seorang kader HMI yang juga berasal dari Sumatera Utara, menegaskan bahwa perhatian utama KAHMI seharusnya lebih difokuskan pada penguatan kaderisasi, pembinaan intelektual, dan pengembangan jaringan kader di berbagai sektor strategis.
Menurutnya, perekrutan anggota kehormatan seharusnya bukan menjadi prioritas yang mendasar, apalagi jika langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat dan tujuan utama perkaderan HMI.
“Organisasi ini dibangun dengan landasan perjuangan intelektual dan keislaman yang harus senantiasa diperkuat dalam tataran kaderisasi.”
“Fokus utama kita seharusnya adalah pada kualitas kader, bukan pada pencarian pengakuan eksternal yang tidak relevan dengan prinsip-prinsip dasar organisasi,” ujar Lukman.
Lebih lanjut, Lukman menyatakan bahwa dengan memperbaiki dan memperkuat “lubuk mata air perkaderan,” KAHMI Sumut dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas tinggi serta memiliki komitmen terhadap isu-isu keumatan dan kebangsaan.
Langkah ini dianggap lebih bermanfaat dan berkelanjutan dibandingkan hanya fokus pada penambahan anggota kehormatan yang sudah mapan secara sosial atau ekonomi.
Seruan serupa juga datang dari sejumlah akademisi yang menilai bahwa organisasi yang berfokus pada perkaderan harus mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Jika KAHMI ingin lebih berpengaruh di masa depan, maka penguatan kualitas kader HMI dengan visi besar adalah langkah yang lebih strategis daripada sekadar menambah anggota kehormatan yang tidak memberikan dampak signifikan,” ujar salah seorang akademisi yang tidak ingin disebutkan namanya.
Mereka juga mengkritik praktik pemberian anggota kehormatan yang dianggap tidak berdasarkan alasan yang jelas atau relevansi dengan nilai-nilai perjuangan HMI.
