Ia juga menekankan bahwa penertiban kawasan hutan bukan sekadar persoalan penguasaan kembali lahan, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sumber daya alam, memulihkan fungsi lingkungan, dan memastikan aset negara dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Prestasi harus berjalan beriringan dengan integritas. Penegakan hukum yang tegas, profesional, dan akuntabel akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap upaya negara menjaga kekayaan alam,” tambahnya.
Winda berharap penghargaan yang diberikan kepada personel Satgas PKH berprestasi dapat menjadi contoh bahwa pengabdian kepada negara harus dihargai berdasarkan kinerja, tanggung jawab, dan kontribusi nyata.
Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk terus mengawal pelaksanaan penertiban kawasan hutan serta pemanfaatan hasil penyelamatan keuangan negara melalui pemberitaan yang berimbang dan pengawasan publik.
Dengan demikian, keberhasilan Satgas PKH diharapkan tidak hanya tercatat dalam besarnya nilai uang yang diselamatkan, tetapi juga menghasilkan perbaikan tata kelola kehutanan dan manfaat berkelanjutan bagi rakyat Indonesia.(Akbar)
