TERITORIAL24.COM, MEDAN – Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak dan pengelolaan aset yang lebih transparan serta akuntabel.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menegaskan bahwa langkah ini dilakukan secara terbuka agar dapat dipahami seluruh masyarakat, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Kita ingin semuanya terbuka untuk masyarakat, sehingga dapat dilihat secara lebih spesifik dan jelas,” ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Timur Tumanggor kepada wartawan, Rabu 29 April 2026.
Ia menjelaskan, sinergi antara pemerintah dan lembaga terkait, termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terus berjalan dengan baik. Target peningkatan penerimaan pajak pun telah dicanangkan secara bertahap.
Pada tahun sebelumnya, realisasi pajak ditargetkan mengalami peningkatan sekitar 10 hingga 15 persen.
Sementara itu, pemerintah juga menargetkan capaian yang lebih optimal ke depan, bahkan mendekati 100 persen dari potensi pajak yang ada di daerah.
Dari total ratusan objek pajak yang tersebar di kabupaten, pemerintah menilai masih terdapat ruang besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terus diperkuat.
Selain sektor pajak, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap validasi dan pemanfaatan aset daerah.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mengidentifikasi potensi yang dapat mendongkrak pendapatan.
“Kami sudah mengirimkan target kepada seluruh OPD yang memiliki potensi meningkatkan PAD. Ini termasuk integrasi data keuangan dan survei langsung di lapangan,” jelasnya.
Langkah tersebut turut melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan keabsahan status lahan dan aset yang digunakan masyarakat. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh aset daerah dimanfaatkan sesuai aturan yang berlaku.
Sebagai contoh, sejumlah aset di kawasan strategis seperti Jalan Mangkubumi akan dievaluasi kembali status pemanfaatannya. Hal ini mencakup kemungkinan adanya kerja sama lama seperti Hak Guna Bangunan (HGB) di atas aset milik pemerintah.
