BLITAR I TERITORIAL24.COM — Pemerintah Kabupaten Blitar memperkuat strategi kemandirian fiskal daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak.
Langkah ini menjadi semakin penting menyusul kebijakan nasional yang berdampak terhadap penurunan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2026.
Penguatan PAD tidak hanya diarahkan pada peningkatan penerimaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perencanaan pembangunan daerah.
Melalui Bappeda, Pemkab Blitar dituntut mampu memetakan potensi pendapatan secara lebih terukur agar peningkatan PAD dapat memperluas ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.
Bupati Blitar Rijanto mengatakan pemerintah daerah harus terus berinovasi dan kreatif menggali sumber pendapatan, baik melalui pajak, retribusi maupun sumber PAD lainnya.
Hal itu disampaikan Rijanto dalam Gebyar Pajak Daerah Blitar Tax Award 2026.
Menurutnya, optimalisasi penerimaan daerah menjadi kebutuhan strategis ketika ruang fiskal dari pemerintah pusat mengalami tekanan.
“Semakin optimal PAD yang kita himpun, semakin besar pula ruang fiskal yang kita miliki untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kinerja pemungutan pajak daerah tahun 2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah sektor utama, seperti PBB-P2, PBJT tenaga listrik, BPHTB, opsen PKB, dan pajak MBLB, berjalan sesuai rencana. Bahkan, penerimaan pajak MBLB diproyeksikan melampaui target sekitar Rp4 miliar.
Namun, masih terdapat sektor yang perlu diperkuat, khususnya opsen PKB dan PBJT makanan dan minuman.
Untuk PBB-P2, Rijanto meminta camat, kepala desa, dan lurah meningkatkan monitoring dan evaluasi. Evaluasi tingkat kabupaten akan dilakukan setiap dua minggu.
Wilayah dengan capaian rendah akan mendapat perhatian khusus untuk segera menemukan kendala dan solusinya.
Pemkab Blitar juga menggencarkan sosialisasi pembayaran PKB bersama UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar.
