Ia menyampaikan, bahwa penyusunan NPGT bukan hanya menjadi tanggung jawab BPN semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh instansi terkait agar menghasilkan dokumen yang berkualitas dan dapat menjadi acuan dalam pembangunan daerah.
Selain itu, penjaminan kualitas data juga menjadi perhatian utama. Kolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai sangat penting guna memastikan validitas dan akurasi data, baik spasial maupun tekstual, yang akan digunakan dalam analisis NPGT.
Dalam sesi diskusi, sejumlah masukan strategis disampaikan oleh Plh Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina menekankan dalam rangka percepatan kepastian hukum atas aset tanah Pemerintah Kota Tanjungbalai, serta pengamanan dan sertifikasi pulau-pulau di wilayah administrasi Kota Tanjungbalai, perlu dilakukan langkah strategis melalui pembentukan tim terpadu bersama antara Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.
Sebagaimana diketahui, sebagian aset tanah Pemerintah Kota Tanjungbalai belum seluruhnya terdaftar dengan sertifikat hak dan masih memerlukan inventarisasi, pengukuran, serta proses penetapan hak atas tanah.
“Selain itu, pulau-pulau di wilayah pesisir sungai di Kota Tanjungbalai memerlukan penegasan status hukum untuk mencegah potensi klaim pihak ketiga dan mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan,” paparnya.
Melalui kegiatan persiapan ini, diharapkan pelaksanaan NPGT Kecamatan tahun 2026 di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Tanjungbalai dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. (Ilham)
