Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi SH MH, dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini telah terbentuk sebanyak 6.110 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Utara.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh kepala daerah di Sumatera Utara dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
“Berbagai kegiatan penyuluhan hukum juga telah dilaksanakan di desa dan kelurahan guna meningkatkan pemahaman hukum masyarakat,” ujarnya.
Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara bersama Menteri Hukum Republik Indonesia melakukan pemukulan gondang sebagai simbol diresmikannya Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Se-Sumatera Utara.
Usai kegiatan, Plh Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina mewakili Wali Kota Tanjungbalai menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap penguatan bantuan hukum bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Tanjungbalai.
Dalam rangka mendukung penuh program bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelompok rentan, Ia menegaskan Pemerintah Kota Tanjungbalai dibawah Kepemimpinan Wali Kota Tanjungbalai Bapak Mahyaruddin Salim berkomitmen dan siap mendukung program bantuan hukum agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan secara merata.
“Kami siap mendukung program bantuan hukum agar masyarakat Kabupaten Tanjungbalai mendapatkan akses keadilan yang lebih mudah dan merata,” ungkap Plh Wali Kota Muhammad Fadly.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Sumatera Utara, kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara, mendampingi Plh Wali Kota Tanjungbalai Kabag Hukum Setdako Tanjungbalai Herman Gultom, serta undangan lainnya.(Ilham)
