TERITORIAL24.COM, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai langkah memperkuat hilirisasi dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.
Hingga 31 Oktober 2025, realisasi KUR di Sumut telah mencapai Rp13,4 triliun dengan 327.678 debitur, atau mendekati target tahun 2025 sebesar Rp15 triliun.
Data tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindio Sirait, dalam Temu Pers yang digelar Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (19/11/2025).
Ia menyebut Pemprov Sumut tidak hanya mendorong permodalan, tetapi juga memperbaiki ekosistem UMKM dari hulu ke hilir.
“Ada program business matching untuk mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan agar penilaian kelayakan bisa lebih cepat. Pemprov juga membantu penerbitan NIB, izin usaha, hingga penataan manajemen pembukuan,” ujarnya.
Sektor perdagangan menjadi penyerap KUR terbesar dengan realisasi Rp1,51 triliun, disusul industri pengolahan Rp389 miliar. Naslindio berharap peningkatan akses pembiayaan mampu mempercepat hilirisasi produk pertanian, yang masih menjadi penopang perekonomian Sumut.
“Jagung bisa diolah menjadi pakan, beras menjadi tepung, cabai dijadikan saus cabai, begitu juga dengan tomat. Maka sektor industri pengolahan harus ikut tumbuh,” katanya.
Penyaluran tertinggi tercatat di Kabupaten Deliserdang dengan Rp1,6 triliun, Kota Medan Rp1,4 triliun, Kabupaten Simalungun Rp1 triliun, dan Kabupaten Langkat Rp900 miliar.
Daerah dengan realisasi terendah adalah Nias Barat Rp18 miliar dan Gunungsitoli Rp27 miliar. BRI, Bank Mandiri, dan Bank Sumut menjadi penyalur terbesar.
Naslindio menambahkan tingkat kredit macet UMKM di Sumut hanya 2,5%, jauh di bawah NPL sektor konstruksi yang mencapai 7%. “Artinya, UMKM masih bisa dipercaya,” ujarnya. (Anggi)
