MEDAN | TERITORIAL24.COM– Persoalan kualitas dan distribusi pupuk di Sumatera Utara mendapat perhatian serius. Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait menurunnya kualitas pupuk bersubsidi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dijadwalkan menggelar rapat koordinasi optimalisasi pengawasan dan penyaluran pupuk pada Jumat (20/11/2026).
Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Dr. H. Hariyanto, Lc., M.A., mengapresiasi respons cepat Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Utara, Evan Botung Gaulay, S.E., M.M., setelah persoalan tersebut disampaikannya dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Biro Perekonomian Setda Provsu Tahun Anggaran 2027, Senin (16/11/2026).
Dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026), Hariyanto mengatakan bahwa keluhan masyarakat mengenai penurunan kualitas pupuk bersubsidi menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan petani.
“Hari ini masyarakat banyak yang mengeluhkan menurunnya kualitas pupuk subsidi. Persoalan ini juga sudah saya sampaikan kemarin dalam forum rapat. Karena itu, saya mengapresiasi respons cepat Kepala Biro Perekonomian yang telah menindaklanjuti persoalan tersebut,” ujar Hariyanto.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat.
Pengawasan tidak cukup hanya memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk, tetapi juga harus menjamin kualitas pupuk yang diterima petani sesuai dengan standar dan ketentuan.
“Jangan sampai petani sudah mengeluarkan biaya untuk membeli pupuk, tetapi kualitas yang diterima justru tidak sesuai harapan. Pemerintah harus hadir memastikan pupuk yang beredar benar-benar memenuhi standar dan tidak merugikan petani,” tegasnya.
Pemprov Sumut Jadwalkan Rakor Pengawasan Pupuk
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadwalkan Rapat Koordinasi Optimalisasi Pengawasan dan Penyaluran Pupuk di Provinsi Sumatera Utara pada Jumat (20/11/2026), mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.
Agenda tersebut tertuang dalam surat undangan resmi Pemprov Sumut Nomor 000.1.5/228/XI/2026 tertanggal 13 November 2026, yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.












