Pemerintah daerah bersama instansi terkait dan distributor harus memastikan pupuk yang disalurkan sesuai ketentuan.
Kini, masyarakat menantikan hasil konkret dari rapat koordinasi Pemprov Sumut pada 20 November mendatang. Sebab, persoalan pupuk bukan hanya menyangkut distribusi barang, tetapi juga menyangkut biaya produksi, keberlangsungan usaha tani, dan kesejahteraan petani.
Jangan sampai petani terus mengeluarkan modal dan menanggung risiko, sementara persoalan kualitas serta pengawasan pupuk belum mendapatkan penyelesaian yang jelas.***












