Rapat akan berlangsung di Aula Ir. Farhan Tanjung Lantai II, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Kota Medan.
Sejumlah agenda penting akan dibahas, meliputi optimalisasi pengawasan dan penyaluran pupuk, evaluasi realisasi penyaluran pupuk bersubsidi, serta kesesuaian alokasi, stok, dan data penerima berdasarkan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) di tingkat kabupaten/kota.
Dalam surat undangan tersebut, para bupati dan wali kota diminta menugaskan kepala bagian perekonomian, kepala OPD terkait, serta mengikutsertakan perwakilan distributor pupuk bersubsidi dengan membawa bahan dan data sesuai agenda pembahasan.
Kualitas Pupuk dan Distribusi Harus Diawasi
Hariyanto berharap rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda administratif, melainkan menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola distribusi pupuk di Sumatera Utara.
Ia menilai keluhan masyarakat mengenai kualitas pupuk harus menjadi perhatian bersama.
Pemeriksaan terhadap kualitas produk, pengawasan distributor, ketersediaan stok, hingga ketepatan penyaluran perlu dilakukan secara serius.
Terlebih, dugaan peredaran pupuk oplosan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) sebelumnya juga telah menjadi perhatian publik.
Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Sumatera Utara, Jumani Alba, C.IL.J., C.B.J., sebelumnya mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk menelusuri pihak yang diduga menjadi pemasok, pengoplos, distributor hingga pemodal.
Pengusutan diharapkan tidak hanya berhenti pada pelaku di tingkat penjualan, tetapi mampu mengungkap seluruh mata rantai apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
Jangan Biarkan Petani Menanggung Kerugian
Hariyanto menegaskan, pupuk merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kegiatan pertanian. Karena itu, kualitas dan ketepatan distribusinya harus menjadi perhatian pemerintah.
Keluhan masyarakat harus dijawab melalui pengawasan nyata, bukan sekadar koordinasi dan pernyataan.












