Pemko juga mengingatkan bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan lewat APBD kota. Untuk normalisasi sungai, misalnya, kewenangannya berada di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II). Kota hanya bisa membantu melalui koordinasi atau pembebasan lahan.
Dengan kata lain, ketika hujan deras dan sungai meluap, tidak semua solusi berada di tangan wali kota.
PAD Rp3 Triliun dan Mimpi Kota yang Serba Digital
Selain banjir, isu lain yang mendapat perhatian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sepanjang 2025, PAD Medan tercatat sekitar Rp3 triliun atau hampir separuh dari total pendapatan daerah yang mencapai Rp6,3 triliun.
Bagi Rico, angka itu masih bisa ditingkatkan. Caranya bukan dengan menaikkan pajak, melainkan meminimalkan kebocoran.
Karena itulah Pemko mulai mendorong digitalisasi secara lebih agresif. Sistem tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diarahkan ke sistem digital, hingga pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) dan Business Intelligence untuk memetakan potensi wajib pajak.
Bahasa sederhananya: semakin sedikit transaksi yang dilakukan secara manual, semakin kecil peluang uang daerah “bocor” di tengah jalan.
Ketika Anggaran Tidak Dipakai Justru Dianggap Efisien
Salah satu bagian menarik dalam penjelasan Rico adalah soal anggaran kerawanan pangan yang tidak direalisasikan pada 2025.
Biasanya, anggaran yang tidak terserap menjadi bahan kritik. Namun kali ini Pemko justru menganggapnya sebagai bentuk efisiensi.
Alasannya, program tersebut dinilai sudah terakomodasi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Daripada membiayai kegiatan yang sama dari dua sumber anggaran berbeda, dana daerah dialihkan ke kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak.
Logikanya sederhana: kalau pusat sudah membayar makan siangnya, daerah tidak perlu lagi membeli lauk yang sama.
Dari Berobat Pakai KTP hingga Jalan Bebas Kabel
Di akhir paparannya, Rico juga memastikan sejumlah layanan dasar tetap berjalan.
