MEDAN I TERITORIAL24.COM – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (5/10/2026).
Dalam pemandangan umum tersebut, sejumlah fraksi menyoroti arah kebijakan anggaran 2027. DPRD meminta Pemko Medan memastikan setiap rupiah dalam APBD memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan penyelesaian persoalan masyarakat.
Fraksi Partai Gerindra melalui Dame Dumasari Hutagalung menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka, tetapi instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan serta pembangunan yang nyata.
Gerindra meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan penggunaan anggaran secara konkret, mulai dari besaran anggaran, tujuan penggunaan, output yang dihasilkan, hingga manfaat yang diterima masyarakat.
“Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah,” tegas Dame.
Gerindra juga mendorong evaluasi terhadap kegiatan seremonial, belanja barang dan jasa, serta program yang sulit diukur hasilnya. Jika efisiensi dilakukan, fraksi tersebut meminta agar yang dipangkas adalah pemborosan, bukan pelayanan kepada masyarakat.
Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian. Gerindra menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir tidak cukup diukur dari serapan anggaran, tetapi dari jumlah titik banjir yang benar-benar berhasil diselesaikan dan besaran anggaran yang digunakan.
Hal yang sama diminta dalam program pengentasan kemiskinan. Kinerja Dinas Sosial, misalnya, dinilai tidak cukup hanya berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi harus diukur dari jumlah keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan. Gerindra meminta anggaran tidak berhenti pada pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas, tetapi menghasilkan pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
