TERITORIAL24.COM, ASAHAN,BATU BARA, TANJUNG BALAI– Anggota DPRD Sumatera Utara, Samiun Sembara Marpaung, S.Sy., menggelar kegiatan reses di 10 desa dalam daerah pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kabupaten Asahan, Batu Bara, dan Kota Tanjung Balai.
Kegiatan yang berlangsung pada 4 hingga 13 Maret 2025 ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan di wilayah tersebut.
Kegiatan reses ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga setempat.
Dalam sambutannya, Samiun Sembara Marpaung menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi langsung kepada wakil rakyat.
“Reses tidak hanya sekadar menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi serta pemantauan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah pemilihan.”
*Ini juga merupakan langkah strategis dalam membangun kepercayaan konstituen kepada wakilnya di DPRD,” ujar Samiun.
Aspirasi Masyarakat: Infrastruktur hingga Pemberdayaan Ekonomi
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai usulan dan permasalahan yang menjadi perhatian mereka. Beberapa di antaranya adalah:
Perbaikan infrastruktur jalan di desa-desa yang masih rusak
Peningkatan fasilitas pendidikan, termasuk rehabilitasi sekolah
Permasalahan pertanian, seperti ketersediaan air untuk irigasi
Pemberdayaan pemuda melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
Peningkatan fasilitas rumah ibadah
Dukungan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) agar lebih berkembang
Warga berharap agar aspirasi yang mereka sampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan menjadi prioritas pembangunan di daerah masing-masing.
Komitmen untuk Tindak Lanjut Aspirasi
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Samiun Sembara Marpaung berjanji akan membawa seluruh aspirasi yang disampaikan ke dalam forum DPRD Sumatera Utara untuk dibahas lebih lanjut.
“Saya akan mengawal setiap aspirasi yang masuk dan memperjuangkannya di tingkat provinsi agar mendapatkan perhatian yang layak.”
