TERITORIAL24.COM, JAKARTA-Transformasi besar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia akhirnya terwujud.
Dari sekadar badan pelaksana, kini lahir Kementerian Haji dan Umrah sebagai tonggak baru pelayanan jamaah.
Dukungan penuh pun datang dari Hidayat Nur Wahid (HNW), Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, yang menilai langkah Presiden Prabowo sebagai momentum bersejarah bagi umat Islam di tanah air,kamis(28/8/2025).
HNW menegaskan bahwa Fraksi PKS sejak awal mendorong peningkatan status Badan Pengelola Haji menjadi kementerian.
Karena itu, pihaknya menyatakan persetujuan atas RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang kini menjadi dasar hukum lahirnya kementerian baru tersebut.
“Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah adalah langkah maju. Semoga bisa menghadirkan pelayanan yang lebih amanah, profesional, dan terbebas dari masalah klasik yang sering dihadapi jamaah,” ujar HNW.
Lebih lanjut, HNW mengungkapkan sejumlah poin penting yang berhasil diperjuangkan Fraksi PKS dalam pembahasan RUU ini, antara lain:
Penetapan kembali asas syariah dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Penghapusan batas usia minimal 18 tahun atau sudah menikah bagi calon jamaah.
Penguatan asas pelayanan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji dan umrah.
Pengawasan tambahan kuota haji agar tidak disalahgunakan pihak tertentu.
Pengaturan kondisi darurat, seperti pandemi, agar penyelenggaraan tetap sesuai syariat dan melindungi jamaah
Menurut HNW, dengan regulasi yang lebih kuat serta dukungan langsung dari Presiden melalui Perpres Nomor 154 Tahun 2024, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu memperbaiki tata kelola ibadah haji sekaligus menjawab berbagai keluhan jamaah selama ini.
“Harapan kami, kementerian ini bisa benar-benar bekerja secara amanah, akuntabel, dan fokus memberikan pelayanan terbaik.”
”Jangan lagi ada masalah klasik seperti keterlambatan, ketidakjelasan kuota, maupun kendala teknis di lapangan,” tegasnya.
