Analisis terhadap dua periode 14 hari pada Agustus juga memperlihatkan peningkatan yang signifikan.
Pada 3 hingga 16 Agustus tercatat 10.555 hotspot, sedangkan pada periode 17 hingga 30 Agustus jumlahnya meningkat menjadi 21.965 hotspot, atau naik sekitar 108 persen.
Kenaikan lebih tajam terlihat pada hotspot dengan confidence minimal 80 persen, dari 2.724 titik menjadi 7.254 titik atau meningkat sekitar 166 persen.
Menurut Achmad, peningkatan deteksi dengan confidence tinggi tersebut perlu menjadi perhatian prioritas dalam sistem peringatan dini.
“Confidence tinggi merupakan prioritas verifikasi, bukan bukti tunggal luas area terbakar. Data perlu dianalisis bersama indikator lain dan dikonfirmasi melalui citra tambahan maupun verifikasi lapangan,” jelasnya.
Kalimantan, Sumatera Selatan dan Papua Selatan Jadi Perhatian
Berdasarkan sebaran koordinat, konsentrasi anomali termal dalam jumlah besar terlihat di kawasan Kalimantan, terutama pada bentang Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang berlanjut hingga Kalimantan Selatan serta Kalimantan Timur.
Konsentrasi besar lainnya juga terlihat di Sumatera bagian selatan dan Papua Selatan. Pola tersebut tetap terlihat ketika analisis dibatasi pada hotspot dengan tingkat confidence tinggi.
Namun, Achmad mengingatkan bahwa kemunculan hotspot tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu faktor.
Kondisi kering memang dapat menurunkan kelembapan vegetasi, serasah, dan bahan organik sehingga meningkatkan kerentanan terhadap api.
Pada kawasan gambut, penurunan muka air tanah juga berpotensi membuat lapisan organik lebih mudah terbakar, termasuk melalui kebakaran yang dapat berlangsung di bawah permukaan.
“Namun iklim kering bukan satu-satunya penjelasan. Kebakaran merupakan hasil interaksi kondisi cuaca, bahan bakar, karakter bentang lahan, dan sumber penyulutan,” katanya.
Dorong Pergeseran dari Pemadaman ke Pencegahan
Achmad menilai strategi pengendalian karhutla tidak boleh hanya mengandalkan pemadaman ketika api telah membesar.
Menurutnya, ketersediaan data satelit dan informasi lingkungan seharusnya memungkinkan pemerintah menerapkan pendekatan pencegahan berbasis risiko.
