Ketika bertemu Ketua DPRD, pengurus dibiarkan menunggu lama tanpa kepastian.
Lempar informasi terjadi di mana-mana—hal yang ironis untuk lembaga yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat.
Paling tajam adalah persoalan Polres Kampar.
Saat AKPERSI melakukan investigasi tambang ilegal dan mencoba berkoordinasi dengan Kasat Reskrim, respons nihil. Informasi justru keluar melalui perwakilan organisasi pers lain.
“AKPERSI tidak berada di bawah organisasi pers mana pun. Kami sejajar. Ketika audiensi dengan Kapolres tidak direspons, sementara laporan lapangan soal dugaan keterlibatan oknum semakin kuat, tentu hal ini kami tindaklanjuti ke Propam Mabes Polri,” tegas Rino.
AKPERSI: “Tidak Diterima Pun, Kami Tetap Jalan”
Rino menegaskan, tidak ada undang-undang yang mewajibkan organisasi pers melakukan audiensi dengan pemerintah daerah.
Namun dalam semangat kemitraan, langkah itu tetap ditempuh oleh seluruh DPC dan DPD.
“Kalau pun tak mau menerima silaturahmi, itu bukan masalah. Tugas kami tetap: kontrol sosial, patuh UU Pers, jalankan Kode Etik Jurnalistik,” ujarnya.
Ia menyebut bahwa mungkin ada pihak yang gerah dengan hadirnya AKPERSI, terutama ketika organisasi ini kembali menghidupkan marwah pers yang tidak bisa dibeli.
“Kalau wartawan bisa dibeli untuk menutupi kebenaran, ya selesai negara ini,” tutupnya.
Dengan situasi yang terjadi di Kampar, AKPERSI menyatakan tetap berdiri tegak.
Organisasi ini siap mengawal kebebasan pers, melindungi jurnalis, dan mendampingi masyarakat—apa pun risiko sosialnya, selama tetap dalam koridor hukum.
AKPERSI menegaskan: intimidasi hanya membuat langkah mereka semakin tegap dan suara mereka semakin lantang.***
