TERITORIAL24.COM, MEDAN – Sejumlah warga di Gg Horas, Jln Amal, dan Jln Puskesmas II, Lalang, Medan Sunggal, mengeluhkan kinerja Kepala Lingkungan (Kepling) mereka.
Keluhan utama warga adalah terkait dengan tidak dilaksanakannya berbagai program dari Pemerintah Kota Medan, khususnya terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Mariati Br Sembiring, salah satu warga, mengatakan bahwa meskipun warga di Gg Horas sangat taat dalam membayar pajak.
Mereka sering tidak menerima pemberitahuan terkait kewajiban pembayaran PBB.
“Kepling di sini tidak peduli, kami sangat taat pajak, tapi selalu tidak ada surat pemberitahuan,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan oleh P. Munthe, yang menyebutkan bahwa mereka selalu membayar pajak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah infrastruktur jalan yang buruk di lingkungan mereka. “Kami langsung bayar PBB, belum lagi soal jalan kami ini,” kata Munthe.
Keluhan tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, yang kebetulan hadir di kawasan tersebut saat melaksanakan kebaktian di Gereja Katolik Santo Krispinus Viterbo.
Warga juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi jalan yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan perbaikan.
“Dari zaman sebelum Wali Kota Medan, Bobby Nasution, jalan atau gang kami selalu diukur-ukur, tapi hasilnya tidak ada, tetap rusak dan banjir,” keluh seorang warga.
Menanggapi hal ini, Binsar Simarmata berjanji akan menyampaikan keluhan warga kepada Pemko Medan melalui Camat Medan Sunggal.
“Saya hadir untuk mendengar langsung keluhan warga karena sedang melaksanakan kebaktian. Sangat kita sayangkan ketika warga ingin membantu pembangunan kota melalui pembayaran PBB, justru Kepling yang tidak peka,” ungkap Binsar, yang juga merupakan politisi Partai Perindo.
Binsar menambahkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Camat Medan Sunggal untuk menindaklanjuti masalah SPT PBB yang jarang diterima warga.
“Kami juga akan mengkoordinasikan masalah jalan ini dengan pihak Kelurahan, Camat, dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari solusi,” ujarnya.
