“Hutan Batang Toru adalah penyangga kehidupan. Begitu kawasan itu diganggu, masyarakat di hilir yang menanggung akibatnya,” lanjut pernyataan tersebut.
HMI MPO Cabang Medan juga menyoroti penggunaan beberapa sub-kontraktor dalam kegiatan eksplorasi, sebagai indikasi bahwa operasi tambang berlangsung dalam skala besar dan berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan.
Dalam pernyataan lengkapnya, HMI MPO Cabang Medan menegaskan bahwa aktivitas tersebut memperkuat dugaan keterlibatan industri pertambangan dalam kerusakan ekologis Batang Toru. Karena itu, HMI mendesak agar pemerintah melakukan peninjauan kembali Kontrak Karya (KK) PT Agincourt Resources.
Jika ditemukan pelanggaran, kesalahan, atau kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan, maka pembatalan Kontrak Karya harus menjadi opsi yang dipertimbangkan serius. Keselamatan rakyat adalah yang utama.
HMI menuntut agar investigasi dilakukan secara independen, berbasis data ilmiah, bebas intervensi, serta melibatkan para pakar lingkungan hidup.
“Pemerintah tidak boleh menutup mata. Ini bukan hanya isu lingkungan, tetapi isu keselamatan publik. Setiap bentuk pelanggaran harus diproses sesuai hukum,” ujar HMI MPO Cabang Medan.
Di akhir pernyataan, HMI MPO Cabang Medan menyerukan seluruh elemen masyarakat, pecinta lingkungan, dan akademisi untuk turut mengawal proses investigasi dan menolak segala bentuk pembungkaman terhadap data kerusakan lingkungan.
“Kita tidak boleh membiarkan Batang Toru rusak lebih jauh. Tanggung jawab moral kita adalah memastikan bahwa bencana tidak terus berulang,” tutup HMI.(Akbar)
