TERITORIAL24.COM, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melalui Deputi Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bogat Widyatmoko.
Hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Republik Indonesia pada 14 Januari 2025. Dalam paparan tersebut, Bogat menjelaskan transformasi yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan RI untuk memperkuat sistem penuntutan tunggal (Single Prosecution System) serta penguatan peran Advocaat Generaal. ERWIN QL
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai tiga sasaran utama, yaitu pemerataan dan penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Transformasi kelembagaan Kejaksaan RI menjadi salah satu prioritas dalam reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang lebih efektif.
Dalam arahan Presiden Prabowo Subianto pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029.
Presiden menekankan pentingnya penguatan Kejaksaan RI, dengan harapan jaksa dapat berperan aktif dalam penanganan perkara pidana, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta penerapan teknologi digital untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Bogat juga menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan mempertegas peran Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara.
Kejaksaan diharapkan dapat mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal serta memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah.
Kementerian PPN/Bappenas bersama Kejaksaan RI berkomitmen untuk mewujudkan Single Prosecution System yang lebih efisien, dengan dukungan teknologi modern dan penguatan sumber daya manusia yang kompeten.(Anggi)
