Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait kebijakan tersebut dan dugaan monopoli, yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan rinci dan menghentikan wawancara dengan alasan sedang rapat.
Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut justru berpotensi menghambat akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pasien kronis yang bergantung pada program PRB.(Akbar)
