Nasional

Dapur Bergizi, Kapolri dan Gubernur Sumut Resmikan Pembangunan 29 Dapur MBG di Medan

415
×

Dapur Bergizi, Kapolri dan Gubernur Sumut Resmikan Pembangunan 29 Dapur MBG di Medan

Sebarkan artikel ini

TERITORIAL24.COM, MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam peletakan batu pertama pembangunan 29 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat, 11 Juli 2025.

Fasilitas dapur ini disiapkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat.

Dalam sambutannya, Kapolri menyebut pembangunan SPPG sebagai bentuk keseriusan Polri mendukung agenda prioritas Presiden di bidang peningkatan sumber daya manusia.

Ia meminta jajaran Polda dan Polres mengevaluasi kesiapan operasional SPPG, termasuk distribusi dan sistem pengemasan makanan bergizi yang akan diberikan kepada masyarakat.

“Saya harap program ini tidak sekadar berjalan administratif, tapi berdampak nyata. Kaji ulang penerima manfaat dan pastikan semua prosesnya bersih,” ujar Listyo Sigit.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 36 SPPG telah dibangun di wilayah Polda Sumut.

Kapolri memastikan pembangunan akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Selain untuk pemenuhan gizi, SPPG juga diklaim dapat menyerap tenaga kerja lokal sebagai juru masak dan petugas distribusi.

Namun, di balik geliat pembangunan ini, muncul pertanyaan lama yang belum juga dijawab: seberapa siap infrastruktur dan manajemen distribusi makanan bergizi ini berjalan secara berkelanjutan di daerah, terutama di wilayah-wilayah dengan akses logistik terbatas dan minim pengawasan?

Kombes Pol Nanang Masbudi, Irwasda Polda Sumut yang juga menjabat Ketua SPPG Sumut, menyampaikan bahwa pembangunan dapur dilakukan di atas lahan seluas 20×20 meter persegi, lengkap dengan peralatan standar kebersihan.

Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan Koperasi PRIMKOPOL akan menjadi mitra penyedia makanan.

Program MBG menjadi salah satu proyek ambisius nasional yang menuai banyak sorotan, terutama terkait efisiensi anggaran dan akurasi data penerima manfaat.

Di banyak daerah, pelaksanaan serupa kerap terhambat oleh ketidaksiapan teknis, tumpang tindih data, dan kurangnya pengawasan distribusi di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *