TERITORIAL24.COM,BERAU – Ada aroma yang tidak sedap tercium di balik debu tambang Kabupaten Berau saat janji administratif berbenturan keras dengan fakta di lapangan.
Hasil peninjauan lapangan menunjukkan alat berat sudah sibuk mengeruk lahan Poktan Bumi Subur, meski perusahaan sebelumnya mengklaim tanah itu belum disentuh.
Ketimpangan informasi ini memicu reaksi keras dari jajaran petinggi AKPERSI yang turun langsung melihat kondisi riil di wilayah Kampung Gurimbang, Rabu (14/01).
Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, tak mampu menyembunyikan keheranannya atas perbedaan mencolok antara laporan di meja rapat dan kenyataan pahit di operasional.
“Di rapat bilang belum digunakan, tapi di lokasi mesin-mesin raksasa sudah beroperasi, apakah ini yang disebut sebagai administrasi halusinasi?”ujar Rino.
Baginya, ketidaksinkronan ini bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan bentuk dugaan pengabaian serius terhadap hak-hak dasar petani lokal yang kini hanya bisa menonton tanahnya dikeruk.
Pakar hukum yang menahkodai AKPERSI ini menegaskan bahwa tindakan menguasai lahan tanpa penyelesaian hak secara sah memiliki konsekuensi pidana yang sangat serius.
Jika benar lahan petani dikuasai tanpa ganti rugi yang tuntas, maka aktivitas tersebut patut diduga kuat masuk ke dalam ranah tindak pidana penyerobotan lahan.
Rino mendesak adanya perlindungan hukum yang nyata agar petani tidak terus-menerus menjadi “keset” di bawah kaki raksasa industri pertambangan yang haus akan eksploitasi.
Sekretaris Jenderal DPP AKPERSI, Budianto, turut memastikan bahwa organisasi pers ini akan terus “bersuara latang” hingga kasus ini mendapatkan titik terang yang benar-benar adil.
Pihaknya menuntut transparansi total dari manajemen PT Berau Coal dan menolak segala bentuk retorika manis yang faktanya sangat pahit saat dicek di titik koordinat.
Jangan sampai investasi besar yang dibanggakan justru meninggalkan luka menganga bagi masyarakat kecil yang hanya ingin mempertahankan hak atas tanah warisan leluhur mereka.
Hingga saat ini, publik masih menanti jawaban bermartabat dari pihak perusahaan untuk menjelaskan mengapa ada aktivitas tambang di lahan yang secara administratif diklaim kosong.
