TERITORIAL24.COM, MEDAN — Rapat paripurna DPRD Medan soal pengesahan Perubahan APBD 2025 memang tuntas dengan ketok palu, tapi Fraksi PDI Perjuangan masih punya PR yang dititipkan untuk Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas.
Lewat juru bicaranya, Johannes Haratua Hutagalung, mereka menyoroti program andalan Pemko: Quick Wins.
Johannes mengingatkan, program itu jangan sekadar jadi jargon manis yang enak diucapkan tapi tipis di lapangan.
“Kita berharap Quick Wins bukan sekadar program omon-omon. Harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, dengan cara yang progresif, inovatif, bersinergi, dan terpadu,” katanya di ruang sidang, Senin (29/9/2025).
Fraksi banteng moncong putih itu juga mewanti-wanti soal pengelolaan anggaran di semua OPD. Prinsip transparan, akuntabel, efisien, sampai berkeadilan wajib dijaga.
Sebab, kata Johannes, realisasi belanja daerah dan PAD semester I 2025 masih ngos-ngosan. Kalau dibiarkan, program pembangunan yang sudah dianggarkan bisa macet di tengah jalan.
Selain Quick Wins, ada juga sorotan lain: guru honorer yang gagal lolos PPPK. Menurut PDI Perjuangan, nasib mereka jangan dibiarkan menggantung.
“Harus segera ada solusi, biar tidak menimbulkan keresahan. Mereka sudah lama mengabdi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa di sekolah-sekolah kita,” sebutnya.
Urusan kesehatan pun tak luput. Meski program Universal Health Coverage (UHC) sudah berjalan lebih dari tiga tahun, masih ada warga yang ditolak rawat inap dengan alasan kamar penuh, bahkan dipulangkan setelah tiga hari dirawat.
PDI Perjuangan minta Dinas Kesehatan jangan sekadar jadi penonton. Rumah sakit yang nakal harus ditegur keras.
Singkatnya, bagi Johannes Hutagalung, program Pemko Medan harus bisa menyentuh rakyat secara nyata. Kalau Quick Wins masih sebatas spanduk, konferensi pers, atau brosur manis, masyarakat hanya akan menilai: “Ah, cuma omon-omon lagi.”(Anggi)
