TERITORIAL24.COM, MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Lailatul Badri, menyampaikan laporan hasil reses masa sidang I Tahun 2024-2025 di rapat paripurna DPRD Medan, Senin (6/1/2025).
Dalam laporan tersebut, Lailatul mengungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) III, yang mencakup Kecamatan Medan Deli, Medan Tembung, Medan Perjuangan, dan Medan Deli.
Isu-isu utama yang disuarakan mencakup infrastruktur, drainase, dan masalah bantuan sosial (bansos).
Menurut Lailatul, persoalan drainase dan infrastruktur masih menjadi keluhan utama di masyarakat.
“Selama pelaksanaan reses, banyak warga yang mengeluhkan masalah drainase yang buruk serta infrastruktur jalan yang rusak,” ujar Lailatul dalam paripurna tersebut.
Politisi dari PKB ini juga menyoroti masalah dalam proses distribusi bantuan sosial yang sering kali tidak tepat sasaran.
“Masyarakat di Kecamatan Medan Deli dan Medan Tembung menginginkan agar proses untuk mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) menjadi lebih transparan dan tidak mempersulit warga,” katanya.
Lailatul menjelaskan bahwa banyak penerima bantuan yang sebenarnya tidak membutuhkan, sementara banyak warga yang membutuhkan bantuan justru tidak mendapatkannya.
Selain itu, ia juga menyuarakan keluhan terkait bantuan untuk lansia dan anak sekolah, seperti KIP (Kartu Indonesia Pintar).
Di Kecamatan Medan Deli, banyak lansia yang membutuhkan bantuan, namun program tersebut tidak berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Lailatul juga mempertanyakan implementasi program Universal Health Coverage (UHC) yang belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Masyarakat di Dapil III mengeluhkan akses layanan kesehatan melalui program UHC. Kami meminta Pemko Medan dan Dinas Kesehatan untuk mempermudah akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di Puskesmas,” ungkapnya.
Selain itu, Lailatul juga mendesak Pemko Medan untuk menghapus tunggakan BPJS Kesehatan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan rumah sakit.
