Namun, emosi tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan, ancaman, perusakan, intimidasi, atau tindakan lain yang berpotensi melanggar hukum.
Jangan menyelesaikan dugaan tindak pidana dengan melakukan tindakan yang justru berpotensi menjadi tindak pidana baru.
Jika terjadi persoalan, gunakan jalur hukum.
Melaporkan kepada aparat yang berwenang, berkonsultasi dengan advokat atau lembaga bantuan hukum, serta menyerahkan bukti melalui mekanisme yang sah merupakan langkah yang lebih tepat daripada melakukan tindakan main hakim sendiri.
Hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Namun, pencarian keadilan juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum.
Di Era Media Sosial, Jaga Jari dan Jaga Pernyataan
Perkembangan media sosial membuat informasi mengenai dugaan tindak pidana dapat menyebar dalam waktu sangat singkat.
Namun, kecepatan menyebarkan informasi tidak boleh menghilangkan prinsip kehati-hatian.
Masyarakat perlu memahami:
Dugaan bukan bukti.
Laporan bukan vonis.
Tersangka bukan orang yang telah dinyatakan bersalah.
Pemberitaan bukan putusan pengadilan.
Karena itu, hindari memberikan label “penjahat”, “pelaku”, atau pernyataan lain yang bersifat menghakimi seseorang ketika proses hukumnya belum selesai.
Penyampaian informasi harus tetap memperhatikan fakta, kepentingan publik, hak setiap orang, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Kebebasan menyampaikan pendapat bukan berarti kebebasan untuk mengabaikan hak dan martabat orang lain.
Pembuktian Adalah Fondasi Perkara Pidana
Dalam perkara pidana, pembuktian memiliki posisi yang sangat menentukan.
Sebuah tuduhan harus diuji. Sebuah laporan harus diproses melalui mekanisme hukum. Fakta harus dikonfirmasi dan alat bukti harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak mudah menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi dari satu pihak.
Terlebih apabila suatu perkara masih dalam proses hukum, penilaian publik tidak boleh menggantikan kewenangan aparat penegak hukum maupun pengadilan.
