Menurut data Diskominfo, dari total 6.113 desa di Sumut, sekitar 92,67% (5.662 desa) sudah terjangkau sinyal 4G. Tapi masih ada 62 desa blank spot dan 59 desa dengan sinyal lemah.
“Nah, kesenjangan inilah yang akan jadi prioritas. Internet gratis percuma kalau sinyalnya cuma nongol setengah batang,” kata Maulana setengah bercanda.
Dari sisi keamanan, Kabid Persandian dan Keamanan Informasi, Rismawati Simanjuntak, menegaskan kalau digitalisasi gak boleh bikin Sumut jadi sasaran empuk hacker. Karena itu, Pemprov sudah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber di seluruh kabupaten/kota.
“Kalau ada serangan siber, tim langsung bergerak: mitigasi, lokalisir, cari penyebab, tangani, dan pulihkan sistem. Setelah itu baru kita cari cara supaya nggak kejadian lagi,” jelas Rismawati, terdengar seperti dokter IT yang siap panggil “ambulans digital” kapan pun ada server pingsan.
Dengan target 2026, Pemprov Sumut sedang mengejar masa depan di mana urusan birokrasi cukup lewat gawai, bukan lewat pintu belakang.
Kalau berhasil, antrean panjang di kantor pelayanan mungkin akan benar-benar jadi legenda — seperti “fotokopi KTP dua lembar” yang akhirnya tinggal kenangan.(Akbar)
