“Jika kontrak ditentukan oleh setoran, maka profesionalitas akan mati dan yang paling dirugikan adalah masyarakat desa,” katanya.
PW KAMMI Sumut menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan berharap aparat penegak hukum bertindak cepat, transparan, dan profesional demi menjaga kredibilitas program pemberdayaan desa serta kepercayaan publik.(Arif)
Hingga rangkaian pertandingan berlangsung, situasi keamanan di Stadion…
Selanjutnya, penyelesaian sengketa atas lahan seluas 83,2627 hektare…
“Sebenarnya ini potensi daerah, seperti lapangan pekerjaan, PAD,…
“Revitalisasi sekolah ini merupakan bantuan Presiden RI Bapak…
Dengan progres yang terus bergerak maju, masyarakat Tugala…
Selanjutnya, Pangdam meninjau berbagai fasilitas dan perkantoran Deninteldam…
