TERITORIAL24.COM, MEDAN – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan kembali mendapat sorotan DPRD.
Sejumlah perusahaan daerah dinilai belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan dua di antaranya disebut mengalami persoalan keuangan serius.
Ketua Komisi III DPRD Kota Medan, Salomo TR Pardede, menilai kondisi PUD Pasar, PUD Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH) perlu mendapat perhatian serius dari Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.
Salomo bahkan menilai Wali Kota Medan memiliki tanggung jawab besar terhadap kinerja BUMD karena proses pengisian jajaran direksi berada dalam kewenangan kepala daerah.
“Wali Kota Medan tetap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi BUMD saat ini. Karena yang memilih orang-orang untuk mengisi direksinya itu beliau. Ketika BUMD tidak berkembang dan malah mengalami kemunduran, sudah jelas yang disalahkan Wali Kota. Itu tidak bisa dipungkiri,” tegas Salomo kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, persoalan paling serius terlihat pada PUD Pembangunan. Perusahaan daerah itu disebut mengalami krisis keuangan hingga berdampak terhadap kemampuan membayar gaji karyawan.
“Bayangkan saja, membayar gaji karyawan saja tidak bisa. Berarti perusahaan ini tidak sehat. Apa pun alasannya, ini jelas tidak wajar. Wali Kota Medan harusnya bisa mengevaluasi ini secara menyeluruh. Mau sampai kapan seperti ini terus? Bertahun-tahun merugi,” ketusnya.
Salomo meminta Pemko Medan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola PUD Pembangunan, termasuk mencari akar persoalan yang menyebabkan perusahaan daerah tersebut terus mengalami kerugian.
Sorotan juga diarahkan kepada PUD Rumah Potong Hewan (RPH). Salomo menilai operasional perusahaan tersebut masih sangat bergantung pada penyertaan modal dari Pemko Medan setiap tahunnya.
“Kalau hanya mengandalkan subsidi APBD, terus fungsi BUMD Kota Medan apa? Saudara Wali Kota tidak bisa sekadar cakap-cakap evaluasi, harus ada bukti nyata,” ujarnya.
