Ia meminta Wali Kota Medan memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa keberadaan BUMD benar-benar dapat memberikan manfaat bagi daerah, termasuk meningkatkan PAD.
“Kasih garansi kepada masyarakat bahwa BUMD bisa maju dan membantu PAD Kota Medan, jangan hanya disubsidi pakai APBD setiap tahun,” tegasnya.
Sementara itu, PUD Pasar juga tak luput dari sorotan. Salomo mempertanyakan capaian keuntungan perusahaan daerah tersebut yang dinilainya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi bisnis dari 52 pasar tradisional yang dikelola.
Menurutnya, PUD Pasar disebut hanya menghasilkan keuntungan sekitar Rp400 juta dalam setahun.
“Kalau kita kalkulasi berdasarkan potensi, harusnya PUD Pasar bisa meraup keuntungan belasan miliar per tahun. Tapi ini cuma Rp400 juta,” katanya.
Salomo menduga terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan PUD Pasar, termasuk potensi kebocoran dan lemahnya transparansi dalam kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kami sangat yakin banyak kebocoran terjadi dan PUD Pasar juga kurang transparan dalam pengelolaan dengan pihak ketiga,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Salomo menegaskan Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan akan terus memantau dan mengawal perkembangan seluruh BUMD di Kota Medan.
Menurutnya, pembenahan BUMD bukan sekadar persoalan kinerja perusahaan, tetapi berkaitan langsung dengan potensi PAD dan kepentingan masyarakat.
“Kita akan pantau dan kawal terus perkembangan BUMD Kota Medan. Wali Kota harus serius, karena ini menyangkut PAD dan kepentingan masyarakat banyak,” pungkasnya.(Akbar)
