TERITORIAL24.COM, Asahan- Pemkab Asahan menggelar sosialiasasi dan diskusi publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gelar Sosialisasi dan diskusi publik yang dibuka Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi itu dilaksanakan di Halaman Kantor Camat Kota Kisaran Timur, Jum’at (08/05/2026).
Gelar sosialisasi dan diskusi publik peningkatan kualitas pelayanan publik itu menghadirkan nara sumber Anggota Komisi II DPR RI Dr H Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSi, MT bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara (Sumut) Herdensi.
Selain peserta sosialisasi, acara tersebut juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pimpinan OPD, Camat, Kabag, Lurah dan Kades serta Kepala Lingkungan dan Kepala Dusun.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos MSi diawal arahannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh camat yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Asahan.
Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman terhadap pelayanan baik di Kantor Camat, Kelurahan maupun Kantor Desa.
Untuk itu diharapkannya kepada Kepala Lingkungan, Lurah, dan Camat , apa yang terlah dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut, dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
“ Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap urusan yang berkaitan dengan kepentingan publik,” kata Bupati sembari mengucapkan selamat datang pada anggota DPR RI dan Perwakilan Ombudsman RI Sumut dalam sosialisasi dan diskusi publik itu.
Sementara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Herdensi dalam sambutannya dikesempatan yang sama menyampaikan bahwa sebelumnya Pemkab Asahan dan jajarannya telah mengikuti bimbingan teknis terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain itu pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan Ombudsman On The Spot di Asahan dengan hasil penilaian, pada tahun 2025 menunjukkan pelayanan publik di Asahan masuk kategori baik di Sumut.
Herdensi memaparkan, penilaian untuk Asahan itu sesuai hasil penilaian Ombudsman dan survei langsung ke masyarakat penerima manfaat pelayanan. Dimana dalam proses penilaian, Ombudsman berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait.
