Nasional

Wali Kota Tebing Tinggi Hadiri Raker Komwil I APEKSI di Banda Aceh, Bahas Ketangguhan Bencana dan Kemandirian Fiskal

28
×

Wali Kota Tebing Tinggi Hadiri Raker Komwil I APEKSI di Banda Aceh, Bahas Ketangguhan Bencana dan Kemandirian Fiskal

Sebarkan artikel ini

Penguatan mitigasi bencana dan inovasi peningkatan PAD menjadi fokus utama forum strategis pemerintah kota se-Sumatera di Banda Aceh

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)(foto: Diskominfo Tebing Tinggi)

TERITORIAL24.COM,Banda Aceh – Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Raker Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Banda Aceh pada 19–22 April 2026.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang akan dibawa ke tingkat nasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran pengurus pusat APEKSI, serta para wali kota dari wilayah Sumatera yang tergabung dalam Komwil I.

Dalam konferensi pers, Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan bahwa terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian bersama, yakni ketangguhan bencana dan kemandirian fiskal daerah.

Menurutnya, ketangguhan bencana menjadi prioritas mengingat peran strategis kota—terutama ibu kota provinsi—sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Gangguan akibat bencana di satu kota berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap wilayah sekitarnya.

“Ketika terjadi bencana di satu kota, dampaknya tidak hanya lokal, tetapi bisa mengganggu stabilitas ekonomi kawasan. Karena itu, penguatan sistem mitigasi menjadi agenda penting yang akan kami bawa ke Rakernas,” ujarnya.

Selain itu, APEKSI juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi berbasis digital.

Salah satu skema yang diangkat adalah penerapan sistem pembayaran pajak restoran menggunakan QRIS dengan metode split payment, yang dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Dengan sistem ini, pajak dapat langsung terbagi otomatis antara pelaku usaha dan kas daerah. Ini meminimalisir potensi kebocoran dan mempermudah pengawasan,” tambahnya.

Tak hanya dua isu tersebut, forum Raker juga membahas sejumlah rekomendasi strategis lainnya, di antaranya:

Penguatan kawasan konservasi dan perlindungan lingkungan hidup

Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *