Evaluasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah
Penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Penguatan sektor ekonomi, layanan publik, serta perlindungan sosial dan kesehatan
Dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM
APEKSI juga mengusulkan perubahan kebijakan fiskal, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN, serta penyesuaian skema pajak daerah seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan pola opsen.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, selaku tuan rumah menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, mengingat wilayahnya berada di zona rawan gempa.
“Penguatan sistem tanggap bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perangkat daerah hingga ke tingkat gampong, termasuk fasilitas publik seperti pasar, masjid, dan rumah sakit,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, Wali Kota Tebing Tinggi didampingi oleh sejumlah pejabat Pemerintah Kota, antara lain Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik, Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, serta jajaran kepala bagian di lingkungan Setdako Tebing Tinggi.
Partisipasi aktif Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam forum ini diharapkan dapat menghasilkan terobosan baru, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta penguatan sistem mitigasi bencana berbasis teknologi, guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.***
