TERITORIAL24.COM, MEDAN — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Utara hingga 31 Maret 2026 menunjukkan pertumbuhan yang positif.
Pemerintah menilai percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), relaksasi kebijakan pascabencana, serta pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) aparatur sipil negara menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi regional pada awal tahun.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, Rudy Rahmaddi, menyampaikan realisasi pendapatan dan hibah di Sumut hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp5,88 triliun atau 14,12 persen dari target tahunan. Angka tersebut tumbuh 20,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp19,44 triliun atau 30,52 persen dari pagu APBN dengan pertumbuhan sebesar 42,82 persen secara tahunan.
“Peran APBN terus dioptimalkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” kata Rudy dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Sumatera Utara di Medan, Kamis, 24 April 2026.
Dalam kesempatan itu, Rudy didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Utara Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Kepala Kanwil DJP Sumut I Belis Siswanto, serta Kepala Kanwil DJP Sumut II Dionysius Lucas Hendrawan.
Belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara hingga akhir Maret 2026 terealisasi Rp4,24 triliun atau 18,74 persen dari pagu. Belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp3,16 triliun atau 27,18 persen dari pagu.
Dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan kinerja, hingga THR aparatur sipil negara. Pemerintah mencatat realisasi pembayaran THR bagi ASN pusat, pejabat negara, TNI, dan Polri di Sumut mencapai Rp640,32 miliar untuk 174.192 pegawai pada 1.376 satuan kerja.
Pemerintah berharap pencairan THR tersebut mampu menopang konsumsi rumah tangga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama 2026.
Selain itu, belanja barang tercatat sebesar Rp911,52 miliar atau 12,47 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program strategis, seperti pelayanan kesehatan lanjutan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pendidikan tinggi, hingga penegakan hukum.
