MEDAN I TERITORIAL24.COM – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyoroti akurasi data desil masyarakat, efektivitas anggaran penanggulangan kemiskinan, serta ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Pemko Medan diminta memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Zulham Efendi, S.Pd., M.I., dalam rapat paripurna penyampaian jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Senin (26/10/2026).
Zulham menegaskan, perubahan regulasi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
“Perubahan regulasi perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat,” tegasnya.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Medan itu meminta Pemko Medan menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015, khususnya sejauh mana regulasi tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Medan.
Selain evaluasi regulasi, Fraksi PKS mempertanyakan keterlibatan Pemko Medan dalam penetapan desil masyarakat serta mekanisme koreksi apabila kategori yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga di lapangan.
Menurut Zulham, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan penerima bantuan dan perlindungan sosial. Ketidaksesuaian data berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bantuan.
“Pemerintah harus memastikan data masyarakat sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu ada mekanisme koreksi yang jelas agar masyarakat yang berhak tidak kehilangan akses terhadap bantuan,” demikian pokok perhatian Fraksi PKS.
Fraksi PKS juga meminta Pemko Medan mengevaluasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan.
