Pemerintah diminta menjelaskan program yang paling berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya.
Di sisi penganggaran, Fraksi PKS mempertanyakan besaran anggaran penanggulangan kemiskinan selama dua tahun terakhir, program-program prioritas yang dibiayai, serta efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut.
Zulham menegaskan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang dibelanjakan ataupun banyaknya bantuan yang disalurkan.
Pemerintah harus memiliki indikator yang jelas untuk mengukur perubahan kondisi ekonomi masyarakat setelah program dilaksanakan.
“Diperlukan ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah program pemerintah benar-benar mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan mengurangi beban keluarga miskin,” pungkasnya.
Fraksi PKS berharap perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 dapat memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan, sekaligus memastikan pendataan, penganggaran, dan penyaluran bantuan sosial berjalan lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran.(Akbar)
