Politik

Anggaran Triliunan Naik, Hanura-PKB Khawatir P-APBD 2026 Berujung Silpa dan Proyek Tambal Sulam

109
×

Anggaran Triliunan Naik, Hanura-PKB Khawatir P-APBD 2026 Berujung Silpa dan Proyek Tambal Sulam

Sebarkan artikel ini

 

Belanja Naik 12,03 Persen

 

Pada sisi belanja, P-APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,73 triliun atau naik 12,03 persen dibanding APBD sebelum perubahan sekitar Rp6,90 triliun.

Salah satu kenaikan terbesar mendapat sorotan adalah anggaran Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) yang meningkat 23,12 persen, dari sekitar Rp830,80 miliar menjadi Rp1,02 triliun.

Lailatul mempertanyakan dasar kenaikan tersebut. Ia meminta Pemko Medan memastikan tambahan anggaran memang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, terutama untuk penanganan banjir dan infrastruktur, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran pada penghujung tahun.

“Apakah penambahan 23,12 persen ini murni didasari kebutuhan darurat keselamatan warga, atau sekadar langkah reaktif ‘asal habis anggaran’ di ujung tahun?” ujarnya.

Fraksi Hanura-PKB juga meminta jaminan agar anggaran sekitar Rp1,02 triliun tersebut dapat direalisasikan secara efektif, tepat waktu dan tepat mutu sehingga tidak berujung pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Persoalan banjir menjadi perhatian khusus, terutama banjir perkotaan dan banjir rob di kawasan Medan Utara. Fraksi meminta tambahan anggaran tidak hanya digunakan untuk pekerjaan tambal sulam, tetapi diarahkan pada penyelesaian drainase secara permanen serta penguatan mitigasi banjir rob.

 

Perkim dan Kesehatan Turut Disorot

 

Sorotan juga diberikan terhadap anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) yang meningkat dari sekitar Rp567,09 miliar menjadi Rp749,28 miliar atau bertambah Rp182,18 miliar, setara 32,12 persen.

Kenaikan tersebut, menurut Fraksi Hanura-PKB, harus diikuti percepatan program, termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemeliharaan rumah susun serta penyediaan infrastruktur air bersih.

Fraksi juga mempertanyakan pengawasan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk dugaan masih adanya bangunan komersial yang beroperasi tanpa izin.

Sementara di sektor kesehatan, anggaran Dinas Kesehatan justru mengalami penurunan 1,88 persen, dari sekitar Rp1,224 triliun menjadi Rp1,201 triliun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *