Kekurangan armada pengangkut sampah juga diminta segera diatasi karena dinilai belum sebanding dengan volume timbulan sampah harian.
Ketenagakerjaan, UMKM dan BPBD
Anggaran Dinas Ketenagakerjaan meningkat 16,33 persen menjadi sekitar Rp25,57 miliar. Fraksi meminta indikator kinerja yang terukur, termasuk jumlah warga yang mengikuti pelatihan dan memperoleh pekerjaan melalui program pemerintah.
Untuk sektor UMKM, Fraksi Hanura-PKB meminta tambahan anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sekitar Rp55,66 miliar benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Pemko Medan didorong memperluas akses pembiayaan murah, memperkuat pasar tradisional, mendorong digitalisasi UMKM dan memperluas akses pasar. Anggaran, kata Lailatul, tidak boleh habis untuk kegiatan seremonial atau pelatihan berulang tanpa dampak ekonomi yang terukur.
Terakhir, Fraksi Hanura-PKB menyoroti lonjakan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar 68,46 persen menjadi sekitar Rp31,02 miliar.
Tambahan anggaran tersebut dinilai harus dibarengi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir. BPBD diminta memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Dinas Kesehatan, puskesmas dan seluruh jajaran Pemko Medan.
“Armada serta personel evakuasi harus siaga penuh begitu debit air mulai naik. Lambannya proses evakuasi seperti kejadian sebelumnya tidak boleh terulang kembali,” tegas Lailatul.
Fraksi Hanura-PKB pada akhirnya meminta seluruh kenaikan anggaran dalam P-APBD 2026 diuji berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lailatul menegaskan besarnya APBD tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan apabila anggaran tersebut belum mampu menjawab persoalan mendasar warga Medan.
Karena itu, setiap tambahan anggaran diminta memiliki target yang jelas, terukur, tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.(Akbar)
