Penurunan tersebut dipertanyakan karena masih terdapat keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, mulai dari persoalan administrasi, kepesertaan UHC hingga kondisi fasilitas kesehatan.
Lailatul meminta Pemko Medan menjelaskan alasan penurunan anggaran sekaligus strategi membenahi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar, RSUD Dr Pirngadi Medan dan seluruh puskesmas.
“Bagaimana strategi pemerintah dalam membenahi sistem pelayanan kesehatan Kota Medan secara menyeluruh agar benar-benar menjadi pelayanan yang layak, responsif dan humanis?” katanya.
Pendidikan, Bansos hingga Lingkungan
Di sektor pendidikan, anggaran meningkat menjadi sekitar Rp1,45 triliun atau naik 3,89 persen. Fraksi Hanura-PKB meminta tambahan tersebut berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pelayanan pendidikan dan kebudayaan.
Dinas Sosial juga mendapat tambahan anggaran 23,31 persen menjadi sekitar Rp174,34 miliar. Fraksi meminta tambahan tersebut dibarengi perbaikan akurasi data penerima bantuan agar masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak menjadi korban salah sasaran.
“Bagaimana langkah Pemko Medan membersihkan data ganda atau anomali agar bantuan sosial benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan?” tegas Lailatul.
Di sektor transportasi, anggaran Dinas Perhubungan meningkat 12,03 persen menjadi sekitar Rp643,31 miliar. Fraksi mempertanyakan efektivitas tambahan anggaran tersebut, terutama untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
Pasalnya, keluhan mengenai LPJU yang padam dan rusak masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Fraksi juga mendesak realisasi rencana pembangunan Terminal Pasar Induk dan flyover di Simpang Selayang serta penertiban parkir liar, terminal atau pool bus liar dan pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan.
Sementara itu, anggaran Dinas Lingkungan Hidup meningkat signifikan sebesar 64,05 persen menjadi sekitar Rp227,72 miliar.
Tambahan anggaran tersebut diminta menjawab persoalan sampah, limbah industri, sanitasi Medan Utara, keterbatasan ruang terbuka hijau hingga lambannya respons terhadap pengaduan masyarakat.
