Meski demikian, persoalannya tentu tidak sesederhana membandingkan Jawa dan Sumatera. Sebab, keputusan mengenai kompensasi ternyata bukan berada di level PLN daerah.
Blackout yang Menyeret Air Bersih dan Bikin Warga Bingung
Dalam rapat tersebut, DPRD tidak hanya menyoal ganti rugi.
Godfried juga mengkritik efek domino yang muncul akibat blackout.
Ketika listrik mati berjam-jam, pelayanan air bersih dari Perumda Tirtanadi ikut terganggu. Aktivitas ekonomi tersendat. Banyak usaha kecil kehilangan pendapatan.
Belum lagi soal komunikasi publik.
Menurut DPRD, informasi yang disampaikan PLN selama masa gangguan dinilai tidak konsisten. Warga disebut menerima perkiraan waktu pemulihan yang berbeda-beda dan sering kali meleset dari kenyataan.
“Katanya lima jam, ternyata sampai sepuluh jam. Masyarakat jadi bingung,” kritik Godfried.
Bagi warga yang kulkasnya penuh bahan makanan atau pelaku usaha yang bergantung pada listrik, ketidakpastian waktu pemulihan memang sering kali lebih menyiksa daripada pemadaman itu sendiri.
Ketika Gangguan di Jambi Membuat Medan Gelap
Sementara itu, Manajer PLN UP3 Medan, Hariadi Pulungan, menjelaskan bahwa blackout yang terjadi bukan berasal dari gangguan lokal di Medan.
Menurutnya, pemicu utama berada ratusan kilometer dari Kota Medan, tepatnya pada jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi yang mengalami gangguan akibat cuaca ekstrem.
Masalahnya, sistem kelistrikan Sumatera saat ini terhubung dalam jaringan besar yang membentang dari Aceh hingga Lampung.
Artinya, ketika “urat nadi” listrik terganggu di satu titik strategis, efeknya bisa menjalar ke berbagai provinsi.
Saat kejadian, wilayah Sumatera Bagian Utara juga sedang mengalami defisit daya. Beban listrik lebih besar dibanding pasokan yang tersedia.
Ketika jalur utama terganggu, sistem tidak lagi mampu menahan beban dan pemadaman massal pun terjadi.
Kompensasi Masih Menunggu Lampu Hijau Pusat
Lalu bagaimana dengan kompensasi?
