Politik

DPRD Tulungagung Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bahas Arah Pembangunan 2027 dan Lantik Anggota PAW

64
×

DPRD Tulungagung Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bahas Arah Pembangunan 2027 dan Lantik Anggota PAW

Sebarkan artikel ini

Selain menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, rapat paripurna juga diisi dengan penyampaian dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai langkah awal penyusunan APBD tahun mendatang.

Dalam pemaparannya, Ahmad Baharudin mengusung tema pembangunan tahun 2027, yakni “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”

Tema tersebut akan diwujudkan melalui sejumlah prioritas pembangunan, meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, hilirisasi industri lokal, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, hingga peningkatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya.

Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,708 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,995 triliun.

Defisit anggaran sebesar Rp286,87 miliar akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan nilai yang sama, sehingga SiLPA tahun 2027 diproyeksikan nihil.

Ahmad Baharudin berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan APBD yang realistis, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tulungagung.

Pada agenda yang sama, DPRD Kabupaten Tulungagung juga melaksanakan pengucapan sumpah dan janji Wahyu Pratama Alamsyah dari Partai Demokrat sebagai anggota DPRD melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Plt Bupati mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang baru dilantik dan berharap kehadirannya dapat memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.

Ia juga optimistis sinergi antara legislatif dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan semakin solid dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus pengumuman perubahan susunan fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tulungagung sebagai bagian dari dinamika kelembagaan legislatif.(didik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *